“Dari Desa Untuk Indonesia”

Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat APDESI sesuai Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat telah berbadan hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0072972.AH.01.07. TAHUN 2016 dan perubahan Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti yang mempunyai peran sebagai penguatan kelembagaan untuk memajukan organisasi dan mensejahterkan anggotanya, melalui penampungan dan penyaluran aspirasinya, mengingat banyaknya jumlah anggota dan tersebarnya di seluruh Indonesia, serta keberadaan pengurus yang berasal dari berbagai budaya dan kemampuan yang beragam, hal ini bagian dari kendala dalam implementasi program kerja kepengurusan.

APDESI memiliki peran sebagai kemitraan dengan pemerintahan dalam rangka mendukung segala bentuk program dan kebijakan untuk kemajuan desa terutama pemerintahandesa dan masyarakat desa.

Dalam rangka optimalisasi organisasi DPP APDESI masa bakti 2021-2026 berupaya untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi organisasi yaitu sebagai sarana koordinasi, komunikasi, advokasi, dan fasilitasi dengan pengurus serta anggota dan sara kemitraan yaitu menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Daftar DPD APDESI

DPD Aceh
DPD Sumatera Utara
DPD Sumatera Barat
DPD Riau
DPD Kepulauan Riau
DPD Jambi
DPD Sumatera Selatan
DPD Kepulauan Bangka Belitung
DPD Bengkulu
DPD Lampung
DPD Banten
DPD Jawa Barat
DPD Jawa Tengah
DPD DI Yogyakarta
DPD Jawa Timur
DPD Bali
DPD Nusa Tenggara Barat
DPD Nusa Tenggara Timur
DPD Kalimantan Barat
DPD Kalimantan Tengah
DPD Provinsi Kalimantan Selatan
DPD Kalimantan Timur
DPD Kalimantan Utara
DPD Sulawesi Utara
DPD Gorontalo
DPD Sulawesi Tengah
DPD Sulawesi Barat
DPD Provinsi Sulawesi Selatan
DPD Sulawesi Tenggara
DPD Maluku
DPD Maluku Utara
DPD Papua Barat
DPD Papua

error: Situs ini diproteksi !!