Tentang APDESI

Sejarah APDESI

Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat APDESI merupakan wadah berkumpul para Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti di seluruh Indonesia. 

Sejarah panjang APDESI diawali dari Munas pertama APDESI dilaksanakan di Yogyakarta, pada tanggal 22-24 April 2005 yang memutuskan Suwardjo Hedro Wijoyo sebagai Ketua Umum, Arifin Abdul Majid,S.Sos.,MM. sebagai Sekretaris Jenderal, dan Jayusman Muhtar sebagai Bendahara Umum untuk masa bakti 2005-2010 dan dilanjutkan dengan pendeklarasian yang dilaksanakan di Jakarta, 17 Mei 2005 dihadapan notaris ROSITA RIANAULI SIANIPAR,S.H. M.Kn. yang ditandatangani oleh 17 orang pendiri. Ketua Umum saat ini, Arifin Abdul Majid, S.Sos.MM. merupakan salah satu pendiri APDESI.

Pada tanggal 23-25 April 2011 bertempat di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta, dilaksanakan Munas kedua yang memutuskan H. Sindawa Tarang sebagai Ketua Umum, Arifin Abdul Majid sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hj. Wargiyati sebagai Bendahara Umum. 

Pada tanggal 14 Juni 2011, terbitlah Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor : 372/D.III.3/VI/2011 yang merupakan bentuk pengakuan sebagai Organisasi Kemasyarakatan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2014 dilaksanakan Rakernas di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memutuskan untuk menonaktifkan Ketua Umum yaitu H. Sindawa Tarang akibat dari adanya mosi tidak percaya dan politik praktis yang dijalankan. Rakernas junga mengangkat H. Suhardi Buyung untuk melaksanakan tugas ketua umum

Rakernas selanjutnya diadakan pada 26-28 Desember 2015 di Asrama Haji Donohudan Boyolali dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, dan anggota DPR Budiman Sujatmiko. Menetapkan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional APDESI tahun 2016

Pada tanggal 09-11 April 2016 dilaksanakan Munas ketiga di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung dan menetapkan H. Suhardi Buyung sebagai Ketua Umum, dan Arifin Abdul Majid, S.Sos.,MM. sebagai Sekretaris Jenderal. 

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Sandjojo menghadiri Munas tersebut. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Sebagai syarat pengakuan sebagai organisasi yang berbadan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, maka pada 30 September 2016 dihadapan notaris Zainal Abidin, SH. dilakukan pencatatan dan pendaftaran sebagai perkumpulan berbadan hukum dengan perubahan nama menjadi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan selanjutnya mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0072972.AH.01.07.TAHUN 2016 untuk selanjutnya perubahan Nomor AHU0001295-AH.01.08 Tahun 2021.

Selanjutnya pada tanggal 19-20 Agustus 2021 bertempat di Hotel Golden Boutique Blok M dilaksanakan Munas ke empat dengan menetapkan Arifin Abdul Majid, S.Sos.,MM. sebagai Ketua Umum, Muksalmina Asgara sebagai Sekretaris Jenderal, dan H. Tasman sebagai Bendahara Umum. 

APDESI dibentuk untuk menampung dan menyalurkan aspirasi para Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti, atas dasar kesamaan pandangan dan pemikiran yang sama dalam membangun Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, namun beranekaragaman dalam kontek sosial, budaya, kemampuan moril maupun materiil.

APDESI mencoba membangun kebhinekaan itu melalui VISI dan MISI , Terwujudnya Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa yang Maju, Kuat, Sejahtera dan Demokratis. APDESI dalam kiprahnya lima tahun ini secara hirarki kebawahnya telah bersama-sama melaksanakan program kerja sesuai hasil musyawarah Nasional tahun 2016, namun situasi dan kondisi, tujuan dan harapan tidak sempurna karena terkendala dengan berbagai faktor, terutama faktor pendukung finansial dan kebersamaan di karenakan keterbatasan dan kemampuan kepengurusan. 

APDESI diakhir masa bakti kegiatannya terkendala dengan pandemic covid-19, hal ini membuat banyak perencanaan yang tertunda dan belum tuntas. Sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APDESI setiap lima tahun diwajibkan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional, dimana masa bakti kepengurusan periode 2016-2021 jatuh pada bulan Agustus tahun 2021.
APDESI, melalui Rakenas tahun 2019 dilanjut Rapat Pimpinan Pusat tahun 2021 menetapkan Musyawarah Nasional akan diselenggarakan pada Juli 2021 di Aceh. Sehubungan dengan pandemic covid-19, maka rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional pada Juli 2021 di Aceh diundur menjadi bulan Agustus 2021 di Jakarta

2005 Pendirian APDESI
Musyawarah Nasional I

Munas pertama APDESI dilaksanakan di Yogyakarta, pada tanggal 22-24 April 2005 yang memutuskan Suwardjo Hedro Wijoyo sebagai Ketua Umum, Arifin Abdul Majid,S.Sos.,MM. sebagai Sekretaris Jenderal, dan Jayusman Muhtar sebagai Bendahara Umum untuk masa bakti 2005-2010 dan dilanjutkan dengan pendeklarasian yang dilaksanakan di Jakarta, 17 Mei 2005 dihadapan notaris ROSITA RIANAULI SIANIPAR,S.H. M.Kn. yang ditandatangani oleh 17 orang pendiri. Ketua Umum saat ini, Arifin Abdul Majid, S.Sos.MM. merupakan salah satu pendiri APDESI dan menandatangani akta pendirian tersebut.

2011 Musyawarah Nasional II
Musyawarah Nasional II

Pada tanggal 23-25 April 2011 bertempat di Wisma Haji Pondok Gede Jakarta, dilaksanakan Munas kedua yang memutuskan H. Sindawa Tarang sebagai Ketua Umum, Arifin Abdul Majid sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hj. Wargiyati sebagai Bendahara Umum.

Pada tanggal 14 Juni 2011, terbitlah Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor : 372/D.III.3/VI/2011 yang merupakan bentuk pengakuan sebagai Organisasi Kemasyarakatan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2014 Peristiwa Penting
Rakernas Yogyakarta

Pada tanggal 24 Maret 2014 dilaksanakan Rakernas di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memutuskan untuk menonaktifkan Ketua Umum yaitu H. Sindawa Tarang dan mengangkat H. Suhardi Buyung untuk melaksanakan tugas ketua umum. 

2015 Peristiwa Penting
Rakernas Boyolali

Rakernas selanjutnya diadakan pada 26-28 Desember 2015 di Asrama Haji Donohudan Boyolali dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, dan anggota DPR Budiman Sujatmiko. Menetapkan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional APDESI tahun 2016.

2016 Musyawarah Nasional III
Musyawarah Nasional III

Pada tanggal 09-11 April 2016 dilaksanakan Munas ketiga di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung dan menetapkan H. Suhardi Buyung sebagai Ketua Umum, dan Arifin Abdul Majid, S.Sos.,MM. sebagai Sekretaris Jenderal. 

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Sandjojo menghadiri Munas tersebut. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Pengukuhan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
Pengukuhan sebagai Organisasi Berbadan Hukum

Sebagai syarat pengakuan sebagai organisasi yang berbadan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka pada 30 September 2016 dihadapan notaris Zainal Abidin, SH. dilakukan pencatatan dan pendaftaran sebagai perkumpulan berbadan hukum dengan perubahan nama menjadi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan selanjutnya mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0072972.AH.01.07.TAHUN 2016

2021 Musyawarah Nasional IV
Musyawarah Nasional IV

Pada tanggal 19-20 Agustus 2021 bertempat di Hotel Golden Boutique Blok M dilaksanakan Munas ke empat dengan menetapkan Arifin Abdul Majid, S.Sos.,MM. sebagai Ketua Umum, Muksalmina Asgara sebagai Sekretaris Jenderal, dan H. Tasman sebagai Bendahara Umum.

error: Situs ini diproteksi !!